Pemerintah daerah Singkil telah lama dikenal sebagai salah satu contoh keberhasilan dalam penerapan otonomi khusus. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan.
Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik. Seperti yang dikatakan oleh Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam pengelolaan keuangan negara. Tanpa keduanya, sulit untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan.”
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. “Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan tidak bisa diabaikan. Masyarakat harus menjadi mata dan telinga yang bisa mengawasi setiap pengeluaran dana publik,” ujar Ahmad Syaikhu, Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch.
Selain itu, perlu juga adanya keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah. “Pemerintah daerah harus memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat terkait penggunaan dana otonomi khusus. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tambah Nurul Arifin, pakar keuangan publik.
Dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Singkil, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaat dari penerapan otonomi khusus tersebut.